jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Imamudin Yuliadi menekankan urgensi perbaikan tata kelola fiskal sebagai instrumen utama untuk meredam dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tengah berjalan tahun ini.
Imamudin menegaskan pentingnya mendefinisikan ulang makna efisiensi agar tidak salah sasaran. Menurutnya, efisiensi harus dipahami sebagai upaya menekan kebocoran anggaran, bukan dengan cara mengurangi belanja produktif.
"Jika efisiensi diartikan sebagai pengurangan anggaran ke daerah, jelas kekuatan ekonomi yang didorong pemerintah akan berkurang. Namun, jika efisiensi dimaknai sebagai upaya mengurangi kebocoran anggaran, itu adalah langkah yang sangat positif," ujar Imamudin dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Rabu (17/6).
Imamudin menyoroti tantangan nyata yang dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun ini.
Wilayah tersebut mengalami pengetatan anggaran signifikan akibat penurunan dana transfer pusat sebesar Rp 167 miliar dan Dana Keistimewaan sebesar Rp 400 miliar.
Ia memetakan bahwa daerah di Pulau Jawa, termasuk DIY, memiliki resiliensi yang relatif lebih baik karena ditopang oleh sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata.
Namun, ia mengingatkan bahwa wilayah yang sangat bergantung pada belanja pemerintah akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat.
Di tengah tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penurunan daya beli, Imamudin menilai sektor pariwisata di DIY harus dioptimalkan.
