jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Dewan Energi Nasional menyusun strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan strategis kepada jajaran pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang baru dilantik di Istana Negara, Rabu (28/1/2026).
"Ada empat fokus Bapak Presiden, yang pertama itu adalah kedaulatan energi, itu enggak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up (tingkatkan, red.) menjadi tiga bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo kemudian meminta Dewan Energi Nasional juga untuk menyusun strategi untuk memperkuat kemandirian energi, dan menyusun peta jalan menuju swasembada energi.
"Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin, dan yang keempat itu adalah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan tujuan pada akhirnya itu adalah swasembada," sambung Ketua Harian Dewan Energi Nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut peta jalan (roadmap) untuk mewujudkan swasembada energi itu telah rampung dibuat.
"Tahapannya sekarang sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Butuh perpres (peraturan presiden), lagi dalam proses. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat," ujar Bahlil.
Di Istana Negara, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo melantik Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional, serta tujuh menteri sebagai anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemerintah. Tujuh menteri itu, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
