jatim.jpnn.com, JOMBANG - Polemik kaderisasi di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) kembali mencuat. Sebanyak lima peserta Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama (PMKNU) angkatan pertama di Jombang secara resmi melayangkan surat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Dewan Tahkim turun langsung mengusut dugaan permainan oknum dalam proses pengkaderan, Senin (21/7).
Surat itu ditujukan kepada Ketua Umum PBNU KH Yanya Cholil Staquf dan berisi permohonan agar pelaksanaan PMKNU ditinjau ulang.
Mereka menilai ada ketimpangan perlakuan hingga dugaan manipulasi yang mencederai marwah organisasi.
“Ini bukan soal lulus atau tidak lulus. Ini menyangkut integritas dan kejujuran. Jangan sampai PMKNU mencetak kader melalui proses yang tidak jujur dan manipulatif,” ujar salah satu peserta yang semula dinyatakan lulus bersyarat, tetapi belakangan justru dinyatakan tidak lulus KH Ahmad Amin.
Gus Amin, sapaan akrab KH Ahmad Amin bersama empat peserta lain, yakni KH Ibnu Sina, Ustadz Rouf, Machfudin, dan Hamid, merupakan pengurus aktif di lingkungan PCNU Jombang. Mereka mengikuti PMKNU yang digelar di Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang, pada 28 Mei 2025.
Kelima peserta ini mengakui sempat absen pada sesi pembukaan, tetapi mengklaim telah mendapat izin dari panitia untuk tetap mengikuti kegiatan.
Ironisnya, dalam sesi kontrak belajar, disebutkan bahwa keterlambatan lebih dari lima menit bisa berujung diskualifikasi. Namun, menurut para peserta, aturan ini diterapkan tidak merata.
“Di sesi baiat, para instruktur menyampaikan keterlambatan dapat dimaklumi asal peserta bersedia mengikuti remidi, tetapi kenapa malah diminta mengulang semua tahapan dari awal,” ujarnya.
