jpnn.com, MATARAM - Polemik di tubuh Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) NTB terus menuai perhatian publik. Kali ini, pengamat kebijakan publik UIN Mataram, Prof. Winengan memberikan pandangannya terkait tata kelola yayasan yang menjadi sorotan masyarakat.
Menurutnya, kesalahan dalam memisahkan peran dan fungsi di dalam yayasan bisa memicu ketegangan dan penolakan dari masyarakat.
"Kalau pengelolaan institusi ya berbasis yayasan itu, jadi harus dipilah perannya. Yayasan itu tugasnya, saya bilang itu tadi, membuat regulasi dan mengontrolnya. Manajemennya itu melaksanakan dari regulasi yang sudah dibuat yayasan," kata Winengan saat dimintai tanggapan soal konflik internal Yayasan RSI NTB, Rabu (21/5).
Winengan menambahkan bahwa dalam penyusunan kebijakan, partisipasi dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak bisa diabaikan. Dia menegaskan pentingnya melibatkan stakeholder agar yayasan tidak berjalan secara sepihak.
"Cuma dalam proses penyusunan, regulasi atau kebutuhan itu memang harus mengibatkan partisipasi dari pihak yang punya kepentingan dan kegunaan yayasan maupun institusi yang dibentuk oleh yayasan," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyoroti minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan di sejumlah yayasan, termasuk dalam kasus RSI NTB. Dia memberikan analogi sistem ketatanegaraan untuk menjelaskan pentingnya pemisahan fungsi.
"Nanti intinya keterbukaan itu yang mana? Keterbukaan itu. Kalau nanti yang merencanakan, dia yang melaksanakan, dia yang mengawasi kan enggak bisa. Ini kan contoh kecil ya,” jelasnya.
Terkait aksi protes yang belakangan muncul dari masyarakat NTB terhadap pengelolaan yayasan, Prof. Winengan menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar jika memang tidak ada komunikasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
.jpeg)
