jabar.jpnn.com, BOGOR - Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima sebanyak 1.134 konsultasi sejak dibuka pada 2 Maret 2026.
Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pekerja dan masyarakat, Kemnaker mulai membuka layanan pengaduan THR pada Jumat (13/3/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa Posko THR dan BHR 2026 menyediakan dua jenis layanan utama, yakni konsultasi dan pengaduan.
“Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 memiliki dua layanan, yaitu konsultasi dan aduan. Mulai hari ini, layanan aduan sudah kami buka,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (13/3).
Menurutnya, layanan konsultasi ditujukan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, mekanisme penghitungan, hingga permasalahan yang muncul dalam kondisi tertentu seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, melalui layanan pengaduan, pekerja atau buruh dapat melaporkan berbagai permasalahan terkait pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayarkan atau pembayaran yang dilakukan secara dicicil oleh perusahaan.
“Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Kami berharap masyarakat yang mengalami kendala terkait pembayaran THR atau BHR dapat segera menyampaikan pengaduannya melalui Posko,” ujar Yassierli.
Berdasarkan laporan harian Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 pada Kamis (12/3/2026), jumlah konsultasi yang tercatat pada hari tersebut mencapai 414 layanan.
.jpeg)
