jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali menetapkan perhutanan sosial sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Presiden menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang berkeadilan agar akses pemanfaatannya tidak hanya dikuasai segelintir elite, melainkan juga rakyat banyak, sekaligus menjaga kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya itu diwujudkan melalui Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia (Strengthening of Social Forestry in Indonesia/SSF Project) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan.
Proyek hasil kerja sama hibah dengan Global Environment Facility (GEF) melalui The World Bank ini bertujuan memperkuat hak akses legal masyarakat dalam pemanfaatan hutan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan di lokasi prioritas.
Hingga pertengahan 2025, Proyek SSF berhasil mencatat capaian signifikan. Akses legal masyarakat atas pengelolaan hutan telah menjangkau 364.274 hektare atau melampaui target 120 persen, dengan penerima manfaat sebanyak 706 kelompok yang terdiri dari 86.103 kepala keluarga.
Kontribusi Proyek SSF terhadap capaian nasional pengelolaan perhutanan sosial mencapai sekitar 4 persen dari total 8,3 juta hektare lahan yang telah dikelola masyarakat.
Selain memperluas akses kelola, Proyek SSF juga mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan 706 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), di mana 505 di antaranya menerima bantuan hibah pengembangan usaha.
Tak hanya itu, partisipasi perempuan dalam proyek ini mencapai 82 persen, di mana mereka tak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga peran yang lebih signifikan dalam pembangunan lokal.
