jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik penegasan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dilanjutkan dengan berbagai perbaikan dan efisiensi.
Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai fase berikutnya pelaksanaan MBG perlu semakin menekankan pemerataan, terutama ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pesan Presiden jelas: tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal karena persoalan gizi. Karena itu, mereka yang tinggal di daerah dengan persoalan stunting paling berat harus menjadi prioritas MBG,” kata Grace.
Grace menyoroti persebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih belum merata. Jumlah SPPG di lima wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi—Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya—bahkan belum mencapai 2 persen dari sekitar 28 ribu SPPG di seluruh Indonesia.
“Jangan sampai MBG paling cepat berkembang di wilayah yang paling mudah dilayani, sementara anak-anak yang paling membutuhkan justru menunggu paling belakang,” tegas Grace.
PSI mendorong pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan prevalensi stunting, kemiskinan, keterpencilan, dan keterbatasan akses pangan bergizi sebagai indikator utama dalam menentukan prioritas pembangunan dan operasional SPPG.
Menurut Grace, model MBG di wilayah 3T juga tidak perlu diseragamkan dengan Pulau Jawa. Pemerintah perlu memberi fleksibilitas pelayanan, mengoptimalkan pangan lokal, serta melibatkan masyarakat dan pelaku usaha setempat.
“MBG adalah investasi untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Kalau semangatnya tidak boleh ada anak yang tertinggal, maka yang paling membutuhkan harus kita datangi lebih dulu. MBG harus hadir paling kuat di tempat yang selama ini paling sulit dijangkau negara,” tutup Grace. (dil/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
