jabar.jpnn.com, DEPOK - Menyikapi temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait beredarnya beras premium yang tidak sesuai mutu dan label alias beras oplosan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus serupa di wilayah Depok.
DKP3 Kota Depok juga berkomitmen, untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan.
Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani menjelaskan, bahwa praktik oplosan yang umum ditemukan adalah pencampuran beras medium dan premium, yang berpotensi menurunkan mutu dan tidak sesuai dengan label kemasan.
“Yang terjadi biasanya beras medium dicampur dengan premium lalu dijual dengan harga tinggi. Secara kasat mata kadang memang sulit dibedakan, tapi masyarakat umum biasanya bisa tahu dari bentuk, rasa, dan tampilannya," ucapnya.
"Salah satu indikator sederhananya, semakin rendah kadar air dalam beras maka semakin baik daya simpannya,” sambungnya.
Widyati menekankan, bahwa dari sisi keamanan pangan, selama bahan yang digunakan adalah beras pangan, maka tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Namun, yang perlu diwaspadai adalah pencampuran dengan bahan non-pangan atau beras yang diberi pemutih dan zat sintetis yang dapat membahayakan.
“Kalau hanya masalah mutu, dampaknya lebih ke penurunan kualitas dan ketidaksesuaian harga. Tapi kalau sampai menggunakan bahan pemutih atau sintetis, itu sudah masuk kategori berbahaya dan tentu akan di tindak,” terangnya.
