jabar.jpnn.com, DEPOK - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai arah reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian tidak jelas.
Hal ini disoroti menyusul kinerja Komisi Reformasi Polri yang dinilai lamban, minim kontribusi, dan justru memunculkan polemik baru di ruang publik.
Sejak awal pembentukannya, PBHI menilai Komisi Reformasi Polri berpotensi menjadi forum politisasi dan sekadar gimmick, alih-alih menjadi instrumen perbaikan sistemik dan struktural di tubuh Polri.
Bahkan, perdebatan publik dinilai lebih banyak tersita pada polemik penunjukan nama dan delegasi anggota komisi dibandingkan perumusan gagasan, fungsi, dan peta jalan reformasi Polri itu sendiri.
“Agenda reformasi Polri merupakan kebutuhan konstitusional yang sangat fundamental dan seharusnya tetap berada pada jalur konstitusional, yakni melalui proses legislasi antara Presiden dan DPR RI, dengan melibatkan MPR RI sebagai pembentuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (20/12/2025).
PBHI juga menyoroti pernyataan sejumlah anggota Komisi Reformasi Polri terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengenai pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri.
Menurut Julius, sejumlah komentar yang berkembang justru menyesatkan publik dan tidak mencerminkan pemahaman utuh terhadap putusan tersebut.
Putusan MK Nomor 114 secara tegas menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
