jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar ikut mengomentari penggunaan hak angket DPRD Kabupaten terkait usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo buntut kenaikan PBB 250 persen.
Menurut Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar itu, pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati menjadi cara pandang DPRD Pati. Dia pun menyerahkan keputusan kepada DPRD.
"Ya, tentu mereka DPRD memiliki cara pandang dan fakta yang kami serahkan sepenuhnya kepada DPRD. DPRD melakukan langkah-langkah apa terhadap bupati (Sudewo) saya serahkan," kata Cak Imin di Graha Unesa, Kamis (14/8).
Cak Imin mengaku mengetahui dan mendengar kabar usulan pemakzulan itu dari berita yang beredar.
"Saya mendengar dan membaca berita (hak angket pemakzulan Bupati Pati)," ucapnya.
DPRD Kabupaten Pati menggunakan hak angket untuk pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo disepakati DPRD Kabupaten Pati.
Rapat pansus tersebut digelar, termasuk membahas kasus pengisian jabatan Direktur RAA Soewondo Pati yang tidak sah.
"Besok (kemarin) akan rapat paripurna pansus lagi. Kami akan fokus pertama terkait dengan Direktur Soewondo," kata Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati Teguh Bandang Waluyo. (mcr23/jpnn)
