jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Putri Sukmaniara mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai respons kelembagaan terhadap aspirasi publik.
Putri sapaan akrabnya menegaskan hal itu merespons berbagai kritik dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG termasuk dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), insiden keracunan makanan serta perkembangan situasi ekonomi dan politik nasional hari-hari ini.
Menurut Putri, evaluasi program MBG pertama-tama harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara demokratis dalam memastikan setiap kebijakan publik melibatkan proses deliberasi publik rasional.
"Dalam demokrasi, kebijakan tidak cukup hanya baik menurut presiden, melainkan harus rasional, terukur, dan akuntabel. Publik harus merasa, setidaknya dari naskah akademik kebijakan, bahwa kebijakan itu baik untuk mereka juga,” tegas Putri.
Putri memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis yang memiliki tujuan baik. Namun, niat itu harus dibuktikan dalam keseriusan tata kelola.
Masalahnya, kata Putri, untuk hal yang sangat mendasar saja, program ini dinilai mengandung banyak kelemahan, antara lain ketidakpastian nilai pagu belanja.
"Anggaran program MBG ini terus berubah secara drastis dalam waktu singkat. Saat ini Kementerian Keuangan sudah memangkas pagu anggaran MBG dari sekitar Rp 335 triliun menjadi Rp268 triliun demi langkah efisiensi,” ujar Putri.
Dia juga mempertanyakan tujuan utama program ini dengan adanya kebijakan pembatasan biaya per porsi menjadi hanya sekitar Rp 10.000.
