jpnn.com, JAKARTA - Setelah dua dekade kekosongan pembinaan ideologi pascareformasi, BPIP menunjukkan dampak nyata, dari ruang kelas di wilayah 3T, ruang kebijakan nasional, hingga ruang batin masyarakat Indonesia.
Sepanjang 2025, BPIP mencatatkan lompatan kinerja dalam merumuskan kebijakan, menggerakkan masyarakat, memperkuat pendidikan Pancasila, hingga menyelaraskan regulasi negara agar tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau hafalan.
“Pancasila harus hidup dalam kebijakan, pendidikan, dan tindakan nyata masyarakat. Kerja BPIP adalah memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Yudian.
Pada aspek perumusan kebijakan, BPIP menetapkan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024 sebagai arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Regulasi itu menjadi fondasi lahirnya Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025–2029 yang disusun bersama 47 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah provinsi.
Melalui peta jalan tersebut, lebih dari 1.049 aksi pembinaan ideologi Pancasila dirancang secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan.
Arah kebijakan itu sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
