jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa realisasi serangan cadangan beras pemerintah dari produksi dalam negeri menunjukkan lonjakan signifikan pada awal 2026. Dia menyebut bahwa serapan setara beras tercatat mencapai 112 ribu ton, meningkat lebih dari 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di kisaran 14 ribu ton.
Amran menyatakan bahwa pihaknya membuka peluang ekspor setelah serapan beras di dalam negeri naik hingga 700 persen pada awal 2026 tersebut. "Serapan bulan ini, kami terima kasih kepada dirut Bulog dan seluruh direksi, serapan awal tahun ini meningkat pesat. Tahun lalu itu 14 ribu ton satu bulan. Tahun ini 112 ribu ton. Laporan harian kami terima dan ini naik 700 persen di Januari (2026)," kata Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dipantau secara daring dari YouTube TV Parlemen di Jakarta, Rabu (4/2).
Dia menyatakan pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari penguatan stok CBP yang dikelola Perum Bulog. Amran berharap tren positif tersebut dapat terus terjaga dan berlangsung konsisten ke depan. Dengan laju serapan yang stabil dan dukungan produksi yang kuat, Indonesia bahkan berpeluang membantu negara sahabat yang membutuhkan pasokan beras.
"Mudah-mudahan ini bertahan, tetap konstan. Kalau kami lihat tadi, masuk Februari itu 112 ribu ton. Jadi, aku hafal datanya Bulog. Ini kalau berlanjut, insyaallah hampir pasti mudah-mudahnya, kalau ada negara sahabat yang butuh beras, mungkin kita bisa suplai," katanya.
Berdasarkan catatan Bapanas, capaian serapan setara beras sebesar 112 ribu ton tersebut menjadi realisasi tertinggi di awal tahun dalam lima tahun terakhir. Sebagai pembanding, realisasi serapan pada Januari dan Februari 2025 masing-masing tercatat sebesar 14,9 ribu ton dan 171,1 ribu ton. Peningkatan serapan CBP ini sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 dapat mencapai 10,16 juta ton atau naik 1,39 juta ton dibandingkan periode sama di 2025.
Untuk menyambut akselerasi produksi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Januari 2026. SKB itu mengatur penugasan kepada BUMN bidang pangan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan penekanan pada prioritas pembelian produksi dalam negeri. Salah satu mandat utama dalam kebijakan tersebut adalah penugasan pengadaan CBP sebesar 4 juta ton.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen pihaknya untuk memaksimalkan penyerapan hasil produksi petani nasional sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga ketahanan pangan. Komitmen tersebut sejalan dengan mandat yang disepakati dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang menetapkan target pengadaan sebesar 4 juta ton setara beras.
Pengadaan itu bersumber dari gabah kering panen petani dengan ketentuan mencakup seluruh kualitas gabah yang memasuki masa panen. Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat tersebut, hingga 2 Februari 2026 realisasi pengadaan dalam negeri telah mencapai 112.032 ton setara beras. Capaian ini mencerminkan upaya Bulog dalam mendukung petani sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional.
