jpnn.com, JAKARTA - Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah meminta seluruh ASN yang saat ini berjumlah 5 juta PNS dan PPPK untuk memastikan bahwa implementasi Asta Cita benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Dalam forum konsolidasi nasional seluruh pengelola manajemen ASN se-Indonesia, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan reformasi birokrasi harus bergeser dari yang bersifat administratif menuju yang bersifat substantif, yaitu reformasi yang benar-benar melindungi ASN, dan memudahkan urusan publik, serta memberikan pengalaman layanan yang membahagiakan.
"Dengan jumlah lebih dari 5 juta ASN PNS dan PPPK saat ini Indonesia membutuhkan orkestrasi tata kelola kepegawaian yang kuat, adaptif, dan terintegrasi," kata Prof. Zudan dalam rapat koordinasi nasional kepegawaian BKN di Jakarta, Rabu (19/11).
Dia menegaskan ini perlu diawali dengan desain reformasi birokrasi yang harus terus bergerak maju sebagaimana kemajuan di sektor lainnya. BKN memainkan peran sentral dalam mengorkestrasikan manajemen ASN agar Asta Cita dapat diwujudkan melalui peningkatan peran ASN yang memiliki Knowledge, Attitude, dan Competency.
"Kita perlu mengubah cara pandang dari regulasi yang represif ke regulasi yang responsif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun teknologi," imbuhnya.
Untuk mendukung cita-cita besar ini, Prof. Zudan menegaskan berbagai kebijakan yang berpihak pada ASN. Hal ini dibuktikan dengan BKN telah merilis 9 (sembilan) kebijakan terbaru yang pro-karier ASN, dirancang untuk mendorong fleksibilitas karier, pengembangan berkelanjutan, dan peningkatan profesionalisme ASN.
Di antaranya kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi, hingga proses kenaikan pangkat dan manajemen talenta.
Saat ini BKN tengah memfokuskan diri pada profiling ASN PNS dan PPPK secara menyeluruh. Data kompetensi, latar pendidikan, rekam jejak, hingga potensi ASN diperkuat agar pemerintah memiliki rujukan akurat dalam penempatan dan mobilitas talenta. Upaya ini juga menjadi dasar kemudahan dalam Penilaian dan "Pengembangan profesi ASN PNS dan PPPK sehingga kebijakan karier dapat berjalan lebih objektif dan berbasis data," terangnya.
