jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo resmi memberlakukan skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Kebijakan ini diambil sebagai langkah responsif terhadap instruksi pemerintah pusat guna memitigasi dampak gejolak global akibat konflik AS-Iran yang mengganggu stabilitas energi dunia.
Penerapan fleksibilitas kerja ini dilakukan dalam dua tahap strategis. Tahap awal sudah dilaksanakan sebelum Lebaran, yakni pada 16 dan 17 Maret 2026.
Tahap lanjutan sedang berlangsung mulai 25 hingga 27 Maret 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulon Progo Sudarmanto mengatakan langkah ini merupakan bentuk adaptasi daerah terhadap situasi ekonomi makro sekaligus memberikan ruang bagi pegawai.
Meskipun berlaku WFH, Pemkab Kulon Progo menerapkan aturan ketat agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Kuota maksimal WFH hanya diperbolehkan maksimal 25 persen dari total ASN di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pengaturan jadwal dan siapa saja yang bertugas dari rumah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala OPD masing-masing dengan mempertimbangkan urgensi layanan.
Selain karena faktor energi global, kebijakan ini bertujuan menghormati ASN yang masih menjalankan rangkaian kegiatan hari raya Lebaran.
