jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah bisa memastikan pelindungan terhadap masyarakat atas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan bukan sekadar pemadaman area.
"Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman karhutla," kata Puan kepada awak media, Jumat (21/8).
Puan mendorong pemerintah memberlakukan situasi darurat dengan meminta masyarakat menghentikan dulu aktivitas di luar rumah jika Indeks Pencemaran Udara (API) melebihi ambang batas polusi.
"Tempat penampungan juga perlu disiapkan jika memang diperlukan, dan apabila keadaan masyarakat di daerah terdampak sudah dalam kategori bahaya,” kata cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebaran titik panas atau hotspot tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan 767 titik.
Kemudian disusul Kalimantan Barat (Kalbar) 560 titik, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim) masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara (Kaltara) tiga titik.
Puan meminta pemerintah di daerah terdampak karhutla untuk membuka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita pernapasan.
“Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
