jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong kepada masyarakat desa mengambil peran lebih besar sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan saat acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi) di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu 27 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara DPD Papdesi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk memperkuat kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Luthfi, BUMDes dan KDMP memiliki peran strategis dalam membangun rantai pasok Program MBG, mulai dari menghimpun hasil petani, peternak, dan nelayan, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, hingga menyalurkannya ke SPPG.
"Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” katanya.
Pemprov Jateng juga mendorong BUMDes tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan, tetapi mampu menjadi pengelola SPPG. Dengan begitu, rantai pasok dari hulu hingga hilir dapat dikelola desa dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Selain itu, operasional dapur SPPG diarahkan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya Compressed Natural Gas (CNG), agar pelaksanaan Program MBG lebih efisien dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, penerima manfaat Program MBG di Jawa Tengah mencapai lebih dari 9 juta orang yang dilayani 4.382 SPPG. Jateng juga memiliki lebih dari 8.500 KDMP yang menjadi modal kelembagaan untuk memperkuat ekosistem MBG.
