jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mempertahankan predikat "AA" atau "Sangat Memuaskan" dengan perolehan skor 91,83 dalam ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Capaian tersebut menempatkan Surabaya jauh di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), nilai rata-rata SAKIP untuk kementerian/lembaga berada di angka 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89.
Dengan skor melampaui angka 90, Surabaya dinilai berhasil mengintegrasikan sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga pengukuran dampak kinerja secara presisi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan bahwa SAKIP bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen fundamental dalam birokrasi modern.
Sistem ini memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki korelasi langsung dengan manfaat yang dirasakan publik.
"Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat," ujar Menteri Rini.
Dia mengingatkan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai pentingnya birokrasi yang unggul.
Menurutnya, birokrasi yang berkualitas akan memperkuat kapasitas negara dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan berkeadilan.
"Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya," tuturnya.
Lebih jauh, Menteri Rini menyebut reformasi birokrasi Indonesia tengah bertransformasi menuju digitalisasi penuh yang ditargetkan tuntas pada 2029.
Menurutnya, berbagai indikator tata kelola, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, menunjukkan perbaikan signifikan di tingkat global.
"Capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan pengakuan di tingkat global dan nasional. Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, mencatat perbaikan yang signifikan," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan keberhasilan yang diraih Pemkot Surabaya merupakan hasil kerja kolektif yang berkelanjutan.
