jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mau menaikkan tarif Transjakarta dalam waktu dekat.
Namun, hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hingga saat ini belum membicarakan rencana kenaikan tarif Transjakarta dengan DPRD DKI Jakarta.
“Belum dibicarakan sama sekali (ke DPRD) karena belum ada usulan dari gubernur. Kami juga menunggu kajiannya seperti apa,” ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zulkifli pada acara "Balkoters Talk" di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Selasa.
Menurut Taufik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menunggu waktu yang tepat sekaligus melihat kajian yang sudah lengkap terkait rencana kenaikan tarif Transjakarta.
Selain menunggu hasil kajian, Taufik juga mengatakan, pihaknya akan melihat kajian terkait kemampuan bayar masyarakat untuk menggunakan moda transportasi Transjakarta.
Meski masih menunggu hasil kajian, Pemprov DKI telah mengusulkan memangkas sebagian subsidi "Public Service Obligation" (PSO) untuk transportasi umum, termasuk TransJakarta, MRT dan LRT, sebagai dampak berkurangnya dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, beban subsidi per pelanggan pada 2024 mencapai Rp9.700, turun dari Rp 18.000 pada 2022.
Penurunan ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan seiring meningkatnya jumlah pelanggan.
