jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah strategis guna menggenjot pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok daerah. Melalui kebijakan baru, setiap kecamatan di wilayah tersebut kini mendapatkan alokasi dana pembangunan berbasis kewilayahan berkisar antara Rp 1,3 miliar hingga Rp 1,5 miliar.
Langkah ini diambil sebagai terobosan untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang selama ini menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan fisik di tingkat daerah.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan.
Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh para panewu (camat) untuk dikoordinasikan bersama para lurah di wilayah masing-masing.
"Sebagai langkah terobosan, kami buat keseimbangan dana kewilayahan. Sekarang para panewu kami bekali anggaran rata-rata Rp 1,3 miliar hingga Rp 1,5 miliar untuk dirembuk bersama para lurah sehingga kami bisa menentukan fokus dan lokus pembangunan secara merata," ujar Bupati Agung dalam keterangannya, Minggu (20/7).
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Pemkab Kulon Progo menerapkan pola "jemput bola" melalui Forum Urun Rembuk.
Kegiatan ini telah diselenggarakan serentak di sejumlah kapanewon, seperti Galur, Kokap, dan Sentolo. Forum ini berfungsi sebagai wadah sinkronisasi aspirasi antara pemerintah kalurahan, Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), dan jajaran pemerintah daerah.
Menanggapi tantangan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menegaskan bahwa Pemkab melakukan efisiensi ketat.
