jpnn.com - Pada 8 Januari 2026, dunia Hak Asasi Manusia global menyaksikan suatu tonggak diplomatik yang signifikan.
Republik Indonesia, untuk pertama kalinya sejak pembentukan badan tersebut pada 2006, secara resmi mengemban posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro memegang kendali prosedural dan diplomatik forum utama hak asasi manusia dunia selama kurang lebih dua belas bulan ke depan.
Pengangkatan ini, yang lahir dari konsensus kelompok regional Asia-Pasifik dan kemudian disahkan secara kolektif oleh Dewan HAM, lebih dari sekadar rotasi jabatan protokoler.
Hemat penulis, pencapaian ini adalah cermin dari sebuah pencapaian diplomatik sekaligus sebuah piñata yang tergantung rapuh—siap memuntahkan pujian atau kritik tajam bergantung pada pukulan yang diberikan oleh realitas dan dinamika yang akan terjadi.
Momentum ini bukan akhir dari sebuah perjalanan, melainkan pembukaan babak baru yang penuh tafsir: sebuah ujian kompleks atas kredibilitas, kapasitas, dan konsistensi Indonesia di panggung paling terang isu global.
Untuk memahami gravitasi posisi ini, kita harus menengok ke fondasi yang menopangnya.
Piagam PBB, sebagai konstitusi tertinggi tata kelola global dengan jelas menempatkan pemajuan dan penghormatan HAM sebagai salah satu pilar utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa di dunia.
