jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan keynote speech dalam acara Environmental, Social and Governance (ESG) Mining Forum 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.
Dalam forum internasional tahunan tersebut, Eddy menekankan ESG yang semula merupakan upaya bagi pelaku usaha untuk lebih peduli pada isu-isu berkelanjutan, kini merupakan salah satu persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.
Bahkan, menurut Eddy, sejumlah lembaga perbankan dan keuangan pun telah mensyaratkan tata kelola ESG yang baik sebelum memberikan pinjaman bagi pelaku usaha di bidang pertambangan
Jika ESG sebelumnya adalah sebuah langkah pro aktif untuk menaikkan kredibilitas perusahaan pertambangan di mata pemegang saham, regulator dan lembaga perbankannya, kini ESG telah menjelma menjadi 'license to operate' di sejumlah besar negara di dunia.
"Bahkan negara-negara yang membeli produk turunan nikel dari Indonesia menghendaki urut-urutan proses produksi nikel untuk memastikan bahwa proses ESG dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/6).
Artinya, jelas Eddy, untuk negara-tujuan ekspor nikel Indonesia seperti Uni Eropa dan Amerika, ESG merupakan 'market access credentials.
"Tanpa adanya penjelasan tentang tata kelola ESG yang transparan, niscaya produk turunan nikel kita akan ditolak," jelasnya.
Oleh karena itu, Doktor Ilmu Politik UI ini berharap agar para pelaku pertambangan nikel di Indonesia segera berbenah diri dan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara sungguh-sungguh.
