jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dibentuk untuk menjaring investasi besar, baik domestik maupun asing.
Hal itu untuk memperkecil kesenjangan investasi (saving-investment gap) yang selama ini menjadi tantangan besar bagi ekonomi nasional.
Agar mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang ingin diraih Presiden Prabowo Subianto, dibutuhkan investasi sebesar Rp 33.000 triliun hingga 2029 atau sekitar Rp 6.000 triliun hingga Rp 7.000 triliun per tahun.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan, tidak hanya karena perannya yang mencakup fungsi sosial, tetapi juga karena aturan hukum yang membatasi defisit anggaran maksimal 3% dari GDP.
“Dana investasi tersebut sangatlah besar. Jadi, kata kunci dari pertumbuhan tinggi adalah butuh duit atau dalam bahasan makro ekonominya adalah likuiditas," ujar Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto, Selasa (28/1).
Dia menambahkan kalau likuiditasnya tidak nambah dan perputarannya tidak kencang agak susah berbicara pertumbuhan yang akseleratif.
Salah satu solusi yang paling memungkinkan adalah menggerakkan sektor non-pemerintah dan menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Danantara dirancang untuk menjadi lembaga besar yang profesional dan mampu menjembatani kebutuhan likuiditas dengan memperkuat sektor riil.
