21.115 Aspirasi Warga Masuk ke DPRD DKI, dari CCTV hingga Bantuan UMKM

KabarJakarta.com – Sebanyak 21.115 usulan masyarakat diterima DPRD DKI Jakarta dalam masa Reses Ke-3 Masa Sidang 3 Tahun Sidang 2025-2026. Ribuan aspirasi itu dihimpun pimpinan dan anggota DPRD DKI saat turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing pada 10, 19, 24, dan 30 Juni serta 1, 2, 3, dan 6 Juli 2026.

Delapan hari masa reses tersebut menjadi kesempatan bagi anggota Dewan untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, hingga keamanan lingkungan.

“Masa Reses digunakan dengan acara mengunjungi dan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan sesuai daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan,” kata Syahroni, Anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna di Jakarta, Rabu (26/8).

Berbagai usulan masyarakat kemudian dihimpun dalam laporan hasil reses. Aspirasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu persoalan yang banyak disoroti adalah keamanan dan ketertiban lingkungan. Warga mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik yang dianggap rawan kriminalitas, di antaranya wilayah Malaka Sari, Jalan Tanjung Duren, dan Jalan Raden Saleh.

Selain pemasangan CCTV, masyarakat juga mendorong penguatan sistem keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling yang dilakukan secara rutin di tingkat kelurahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah tindak kriminal sekaligus meningkatkan kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan sekitar.

Dari sektor ekonomi, aspirasi warga banyak berkaitan dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat meminta pemerintah memberikan kemudahan akses permodalan dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

Usulan tersebut mencakup bunga pinjaman yang rendah, subsidi bahan baku, serta bantuan peralatan penunjang usaha. Dukungan itu dinilai penting bagi pelaku UMKM yang masih menghadapi keterbatasan modal dan membutuhkan peningkatan kapasitas usaha.

“Lalu, Dewan mendorong dinas terkait peningkatan penyediaan lokasi binaan dan lokasi sementara, sebagai upaya penataan lokasi usaha UMKM yang representatif, yang tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan,” ujar Syahroni.

Aspirasi juga datang dari bidang pendidikan. Warga meminta peningkatan pelayanan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, terutama terkait kemudahan pendaftaran penerima baru, percepatan penyaluran bantuan, dan penambahan kuota penerima dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

DPRD DKI juga mengusulkan kajian untuk menambah kuota penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Program tersebut dinilai dapat membantu lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Dewan juga mengusulkan eksekutif untuk mengkaji kemungkinan penambahan kuota penerima bantuan KJMU, agar semakin banyak anak pintar dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya,” kata Syahroni.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menjelaskan laporan hasil reses selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan masukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, 21.115 usulan yang disampaikan warga diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tantangannya kini berada pada tahap berikutnya, yakni memastikan aspirasi tersebut masuk dalam perencanaan, mendapat prioritas anggaran, dan diwujudkan secara nyata di lapangan.