jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, mendorong pemerintah pusat untuk segera menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi Pemulihan bagi wilayah di Sumatera yang terdampak bencana.
Menurutnya, langkah tanggap darurat yang tengah dilakukan pemerintah sudah baik, namun harus segera diikuti kebijakan pemulihan ekonomi yang terencana.
“Pemerintah sudah bekerja cepat memastikan kebutuhan dasar warga, mulai dari makanan, hunian sementara, sanitasi, energi, hingga transportasi. Namun bersamaan dengan itu, pemerintah perlu menyiapkan paket kebijakan ekonomi agar masyarakat bisa segera bangkit,” ungkap Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Kamis (4/12).
Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini, menekankan bahwa Kementerian di bidang ekonomi bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu segera merumuskan kebijakan relaksasi atau pemutihan kredit bagi warga dan pelaku usaha yang terdampak.
Selain itu, diperlukan berfungsinya lembaga asuransi penjaminan atas aktivitas usaha yang mengalami kerugian akibat banjir.
“Paket kebijakan ekonomi ini harus mencakup bantuan modal pemulihan usaha dan pergantian atau perbaikan aset produktif, skema asuransi kerugian di sektor pertanian, hingga pemberian modal dengan skema biaya lunak,” jelasnya.
Abdul Rahman juga mendorong pemerintah menyiapkan program padat karya bagi masyarakat terdampak, khususnya yang mengalami kerusakan serius pada aset produktif.
“Program padat karya penting untuk memastikan warga tetap mendapatkan penghasilan selama masa pemulihan,” tambahnya.
