jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah akademisi dan peneliti menilai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin perlu menjaga agar tetap fokus pada mandat utama pengelolaan pertahanan negara.
Hal itu disampaikan Prof. Heru Susetyo (Guru Besar Bidang Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Hukum Hak Asasi Manusia & Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Dr. Robi Nurhadi, M.Si (Dosen Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri dari Universitas Nasional), Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi dan Pakar Hubungan Internasional Prof. Connie Rahakundini Bakrie saat diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress di Jakarta Timur, Rabu, 11 Maret 2026.
Untuk diketahui, forum ini membahas arah politik pertahanan Indonesia di tengah memanasnya geopolitik global sekaligus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan sektor keamanan, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Dalam kesempatan itu, mereka mengingatkan agar kementerian pertahanan tidak terlalu jauh masuk ke wilayah kebijakan yang berada di luar tugas pokok dan fungsi pertahanan.
Terlebih dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah membangun desain keamanan nasional di tengah situasi geopolitik global yang makin tidak stabil.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Heru Susetyo menilai penguatan sektor pertahanan harus tetap berada dalam kerangka negara demokrasi yang menempatkan kontrol sipil sebagai prinsip utama.
Menurut dia, desain keamanan nasional tidak boleh hanya dimaknai sebagai penguatan institusi militer semata.
“Pertahanan negara yang kuat bukan hanya soal memperkuat TNI atau aparat keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat sipil tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
