jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam pemeriksaan tokoh masyarakat adat Sedulur Sikep, Gun Retno, oleh Polda Jawa Tengah pada Kamis (4/12). Usman menyebut tindakan polisi ini sebagai upaya kriminalisasi dan pembungkaman.
"Ini adalah upaya kriminalisasi warga yang melindungi lingkungan dan mendampingi warga yang terdampak kebijakan ekstraktif pemerintah. Tindakan kepolisian ini adalah bentuk pembungkaman," kata Usman Hamid.
Dia menilai sangat ironis karena figur seperti Gun Retno justru dibutuhkan di tengah bencana ekologis. "Sangat ironis karena kita butuh banyak warga seperti Gun Retno di tengah bencana ekologis akibat kebijakan negara yang tidak ramah lingkungan," ujarnya.
Usman menyatakan pemerintah dan kepolisian tidak belajar dari tragedi banjir di Sumatra. "Alih-alih melindungi, negara malah mencoba mengkriminalisasi Gun Retno dengan tuduhan menghalangi kegiatan tambang. Upaya ini jelas merupakan kriminalisasi dan harus segera dihentikan," tegasnya.
Menurutnya, pertambangan dari kebijakan ekstraktif menyebabkan kerusakan ekologis. Dia mendesak pemerintah untuk tidak menutup mata. "Apa yang Gun Retno lakukan adalah untuk mencegah bencana seperti yang terjadi di Sumatra akibat pembabatan hutan dan perusakan alam," jelas Usman.
Amnesty International Indonesia meminta pemerintah mengakhiri kebijakan pembabatan hutan dan melakukan audit terhadap industri ekstraktif. "Kami meminta pemerintah untuk mengakhiri semua kebijakan yang membabat hutan, setidaknya melakukan audit semua industri ekstraktif yang berpotensi merusak alam," paparnya.
Usman juga memperingatkan agar tragedi ekologis di Sumatra tidak terulang di Kendeng. "Yang terjadi di Sumatra adalah konsekuensi krisis iklim akibat kebijakan membabat hutan. Jangan sampai tragedi di Sumatra terjadi di Kendeng hanya karena pemerintah lalai dalam menjaga kelestarian lingkungan," imbuhnya.
Dia menekankan ketidakadilan yang dialami masyarakat terdampak. "Masyarakat yang terkena dampak kebijakan ekstraktif hampir tidak berkontribusi apapun terhadap emisi gas rumah kaca, tapi mereka harus membayar kelambanan pemerintah," kata Usman.
