jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman kini mulai mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam sepekan. Langkah ini menandai perubahan sikap Pemkab Sleman yang sebelumnya sempat menyatakan tidak akan mengambil opsi kerja fleksibel tersebut demi menjaga optimalitas layanan publik.
Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan pihaknya kini tengah mengkaji sektor-sektor mana saja yang memungkinkan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Perubahan arah kebijakan ini didasari oleh keinginan untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat, khususnya terkait transformasi budaya kerja ASN dan efisiensi penggunaan energi.
Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ serta SE MenPANRB Nomor 3 Tahun 2026.
Surat Edaran itu ditujukan khusus kepada seluruh kepala daerah agar mengatur pola kerja ASN dengan menerapkan pola WFH satu hari dalam sepekan, yaitu setiap Jumat.
Tujuan kebijakan ini untuk mendorong transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien, serta menjalankan prinsip penghematan energi dan mengurangi polusi udara dengan menekan mobilitas kendaraan.
Harda menyebut bahwa akselerasi transformasi budaya kerja yang efektif dan efisien ini sangat mungkin dilakukan tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Sleman adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini didukung dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sleman yang telah mencapai angka 4,30 dengan predikat memuaskan, menunjukkan bahwa Sleman telah siap melaksanakan layanan digital pemerintah daerah," katanya pada Kamis (2/4).
