jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjatuhkan sanksi suspensi permanen terhadap 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 311 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di wilayah Jawa dan Madura.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan keputusan menghentikan maupun mengaktifkan kembali operasional SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Menurutnya, Pemprov Jatim tidak melakukan intervensi terhadap kebijakan tersebut.
"BGN tidak bilang dulu kepada kami kapan SPPG akan di-suspend. BGN juga tidak bilang kapan diaktivasi kembali. Namun, kami sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan BGN. Tidak perlu meminta izin kepada Pemprov untuk men-suspend ataupun mengaktifkan kembali SPPG. Semua berada dalam kendali BGN," kata Emil di Surabaya.
Emil yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur mengatakan langkah tersebut merupakan upaya menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Menurut dia, terdapat sejumlah alasan yang menjadi dasar penghentian operasional dapur MBG.
Salah satunya adalah adanya kejadian luar biasa (KLB), seperti makanan yang diduga tidak memenuhi standar mutu maupun keamanan pangan sehingga memerlukan investigasi lebih lanjut.
"Kalau ada keluhan dari penerima manfaat dan berdasarkan pengamatan BGN perlu dilakukan investigasi, maka operasional dihentikan sementara. Setelah ada kepastian dan langkah perbaikan yang dinilai memadai oleh BGN, barulah bisa diaktifkan kembali," ujarnya.
