bali.jpnn.com, DENPASAR - Bupati Klungkung Made Satria bergerak cepat merespons instruksi Gubernur Wayan Koster terkait upaya penyetaraan harga sembako antara wilayah Nusa Penida dan Klungkung daratan.
Selama ini, disparitas harga dipicu oleh kelangkaan stok akibat terbatasnya jadwal (trip) pengiriman barang yang kerap memicu antrean panjang.
“Untuk solusi jangka pendek, perlu regulasi baru yang menambah frekuensi pengiriman logistik ke kepulauan Nusa Penida,” kata Bupati Made Satria.
Namun, tantangan besar menghadang di sektor transportasi laut.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, mengungkapkan hasil kajian Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali yang menyatakan bahwa lintasan Padangbai - Nusa Penida saat ini belum layak dikomersilkan secara langsung berdasarkan data load factor dan tarif eksisting.
Selain itu, regulasi dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan aturan ketat: tidak boleh ada dua jenis layanan (perintis dan komersial) dalam satu lintasan pelayaran yang sama.
Artinya, komersialisasi jalur Padangbai - Nusa Penida baru bisa berjalan jika subsidi untuk KMP Nusa Jaya Abadi dicabut.
Guna menghindari risiko fatal seperti mundurnya kapal swasta akibat merugi dan lonjakan harga barang yang tidak terkendali, pemerintah sepakat mengambil jalur transisi.
