jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) hanya tumbuh satu persen dari total 12,6 persen kredit nasional.
Kesenjangan pertumbuhan kredit tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural.
“Padahal, UMKM menyumbang sekitar 60 persen PDB (Produk Domestik Bruto) dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” kata Yusuf di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, selain akses pembiayaan, masalah utamanya dari permintaan yang lemah akibat penurunan data beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang menekan omzet dan arus kas.
Di sisi lain, lanjutnya, bank masih memandang UMKM sebagai segmen dengan risiko lebih tinggi karena banyak pelaku usaha belum memiliki pembukuan rapi, legalitas lengkap, maupun rekam jejak keuangan memadai.
Hal ini, kata Yusuf, menerangkan mengapa pertumbuhan kredit korporasi jauh lebih tinggi, yakni mendekati 20 persen. Bank cenderung menyalurkan kredit ke debitur yang memiliki agunan kuat, arus kas stabil, dan informasi keuangan lebih transparan.
“Karena itu, peningkatan pembiayaan UMKM tidak cukup mengandalkan subsidi bunga atau mengejar target penyaluran kredit. Yang dibutuhkan adalah penguatan ekosistem agar UMKM menjadi lebih layak dibiayai,” ungkap dia.
Regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 disebut sudah mengarah kepada penguatan ekosistem, dengan membuka pemanfaatan data alternatif seperti riwayat transaksi digital dan kekayaan intelektual dalam proses penilaian kredit.
.jpeg)
