jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga mendorong adanya sinkronisasi antara kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia industri guna menekan angka pengangguran lulusan pendidikan vokasi yang masih tergolong tinggi di Indonesia.
Ravindra memaparkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Ketenagakerjaan pekan lalu, disampaikan data tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMK yang mencapai 9,01 persen, tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya.
“Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan SMK dan permintaan industri, padahal lulusan vokasi seharusnya adalah yang paling siap kerja,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya penyusunan program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan industri dengan terlebih dahulu menetapkan arah penempatan kerja bagi lulusan.
Menurut dia, pengelolaan SMK semestinya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, bukan hanya pencapaian akademik.
Ravindra mengutip model pendidikan vokasi di Jerman sebagai contoh keberhasilan.
Berdasarkan data GOVET (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training), sebanyak 95,3 persen lulusan vokasi di negara tersebut berhasil masuk ke dunia kerja.
Untuk itu, ia meminta pemerintah menjadikan tingkat penyerapan kerja sebagai indikator keberhasilan utama SMK.
