jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyoroti tidak disebutkannya Ibu Kota Nusantara dalam delapan Program Kerja Prioritas Nasional RAPBN 2027.
Menurut Achmad, tidak adanya IKN dalam program prioritas bukan dipandang sebagai kelalaian Presiden Prabowo Subianto.
Sebaliknya, keputusan itu justru dapat dibaca sebagai koreksi atas arah pembangunan yang sejak awal memang problematik.
"IKN adalah proyek yang keliru ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional ketika Indonesia masih menghadapi begitu banyak kebutuhan dasar yang jauh lebih mendesak," ujar Achmad di Jakarta, Rabu (19/8).
Achmad menuturkan sejak awal pendiriannya, persoalan IKN bukan sekadar apakah Indonesia membutuhkan ibu kota baru.
Sebab, persoalan yang lebih mendasar adalah soal urutan prioritas.
Negara dengan keterbatasan fiskal semestinya terlebih dahulu menuntaskan masalah kualitas pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, penciptaan pekerjaan produktif, transportasi publik, perumahan rakyat, kemiskinan, serta ketimpangan antarwilayah.
"Sebelum mengalokasikan sumber daya fiskal sangat besar untuk membangun pusat pemerintahan baru dari nol," beber dia.
.jpeg)
