jpnn.com, JAKARTA - Generasi Muda Pembaharu Indonesia (GEMPAR) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Ketua Umum GEMPAR Indonesia Yohanes Sirait meminta Presiden Prabowo mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama yang gagal menjadi garda terdepan dalam mengawal kebebasan beragama sebagaimana dijamin UUD 1945.
"Kami sangat prihatin dan kecewa. Di tengah meningkatnya eskalasi intoleransi, Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama yang seharusnya menjadi yang terdepan dalam merawat kebhinekaan dan menjamin hak beribadah warga negara justru tidak terdengar suaranya," kata Yohanes, melalui keterangannya, Senin (28/7).
Yohanes mencatat sepanjang sembilan bulan pemerintahan Presiden Prabowo, telah terjadi setidaknya 16 kali peristiwa intoleransi berbasis agama. Insiden ini bervariasi mulai dari penolakan pendirian rumah ibadah, persekusi dan pembubaran kegiatan ibadah, hingga teror ancaman bom di tempat ibadah.
Dia mengatakan peristiwa di Padang adalah bukti nyata bahwa negara masih belum sepenuhnya hadir untuk melindungi hak konstitusional setiap warganya.
Yohanes mengatakan aktor utama di balik regresi ini adalah kombinasi dari aktor non-negara, seperti ormas keagamaan, kelompok warga yang agresif dan aktor negara, yakni pemerintah daerah, kepolisian yang permisif atau melakukan pembiaran atas peristiwa ini. Misalnya, kasus pelarangan ibadah Natal di Cibinong (Desember 2024) menunjukkan peran aparat keamanan yang lebih memilih mediasi yang merugikan korban demi menjaga kondusivitas, alih-alih menegakkan hak konstitusional untuk beribadah.
Sementara itu, konflik pendirian gereja di Cirebon (November 2024) memperlihatkan bagaimana Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di banyak daerah telah beralih fungsi dari fasilitator menjadi penghambat, yang secara efektif memberikan hak veto kepada kelompok mayoritas penolak.
”Karena itu GEMPAR mendesak adanya tindakan segera dan komprehensif. Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan kepemimpinan politik yang tegas dalam melindungi semua warga negara, mengintegrasikan pemajuan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan ke dalam agenda prioritas pembangunan nasional, dan memimpin reformasi hukum yang fundamental,” ujar Yohanes.
