jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memberikan respons terkait permintaan maaf dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyusul polemik uang daerah yang mengendap di perbankan.
Alih-alih menyambutnya, Dedi justru menyatakan tidak perlu ada permintaan maaf karena dia menilai kritik dari pusat terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sah.
"Tidak perlu ada yang dimaafin, ya. Menurut saya itu tidak salah. Mengkritik pemerintah daerah tidak salah," kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11).
Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan, fokus utama Pemprov Jabar bukanlah pada permohonan maaf, melainkan pada pemenuhan hak daerah yang hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah pusat.
"Yang kami inginkan itu adalah bukan permohonan maaf, yang kami inginkan, satu, dana transfer bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp 190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan," tegasnya.
Dia menegaskan, dana bagi hasil 2024 yang belum dibayarkan itu sangat penting, khususnya bagi Pemprov Jabar untuk menangani masalah bencana di wilayahnya.
"Provinsi Jawa Barat ini penting untuk menangani bencana. Kan ada Rp 190 miliar. Pusat belum membayarkan dana bagi hasil pajak yang tahun 2024. Saya minta dibayarkan, karena itu hak kami," ujarnya.
Dedi juga mengajukan syarat kedua yang berfokus pada peningkatan kinerja Pemprov Jabar.
