jpnn.com, BRASIL - Delegasi Indonesia pada COP30 UNFCCC sektor kehutanan menerima kunjungan bilateral dari Menteri Sumber Daya Alam Guyana, Vickram Bharrat, beserta Advisor to the President of Guyana, Kevin Hogan (19/11), untuk membahas peluang keikutsertaan Indonesia dalam Forest Climate Leaders’ Partnership (FCLP). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dialog pada rangkaian pertemuan FCLP sebelumnya.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Prof. Haruni Krisnawati didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Krisdianto, dan Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Bharrat memperkenalkan peran Guyana sebagai co-chair FCLP dan menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat bergabung sebagai negara anggota.
Dia menekankan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan hutan tropis yang berpotensi memberikan kontribusi strategis dalam berbagi pengetahuan dan kepemimpinan di antara negara anggota.
“FCLP saat ini memiliki 36 negara anggota, baik negara maju maupun berkembang, dengan komitmen untuk melindungi hutan dan mengatasi kerusakan hutan global. Indonesia adalah negara dengan praktik pengelolaan hutan yang kuat dan dapat menjadi role model bagi anggota lainnya,” ujar Menteri Bharrat.
Menanggapi hal tersebut, Krisdianto, menyampaikan apresiasi atas perhatian Guyana dan menyatakan akan meneruskan permintaan tersebut kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. “Pada COP27 di Mesir, Indonesia hadir dalam pertemuan FCLP sebagai observer dan belum mengambil keputusan bergabung,” jelas Krisdianto.
Menteri Bharrat kemudian menjelaskan bahwa FCLP kini telah melakukan transformasi visi dan pendekatan, termasuk penyesuaian misi menjadi “halt and reverse forest loss”, yang menurutnya lebih terbuka terhadap ragam kebijakan pengelolaan hutan antarnegara. Pemahaman atas perubahan mandat ini akan kembali dibahas dalam pertemuan lanjutan antara FCLP dan Kementerian Kehutanan.
“FCLP akan menyelenggarakan pertemuan dua tahunan di Guyana pada Mei 2026. Kami berharap Indonesia dapat hadir sebagai anggota penuh,” ujar Menteri Bharrat.
