jpnn.com, JAKARTA - Pengembangan tol di Indonesia perlu bergeser dari sekadar menambah panjang ruas menuju optimalisasi jaringan yang telah terbangun.
Integrasi antarruas menjadi penting agar infrastruktur tol dapat bekerja sebagai satu ekosistem yang efektif, sekaligus memperkuat daya saing perekonomian nasional.
Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan dan mantan Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan konektivitas yang mulus (seamless) merupakan fondasi utama efisiensi logistik. Hal itu membutuhkan kolaborasi antarpengelola jalan tol dan integrasi antarmoda yang menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan laut, hingga pelabuhan darat (dry port).
“Bicara mengenai jalur logistik, maka nomor satu yang paling penting itu adalah konektivitas. Kalaupun itu bergantung pada jalan tol, maka konektivitas jalan tolnya harus dipastikan supaya jalur logistik menjadi lebih cepat dan lebih murah. Yang paling penting secara fisik harus mulus, jangan sampai sedikit-sedikit ada gerbang untuk pembayaran,” kata Bambang kepada awak media.
Menurutnya, integrasi fisik perlu diikuti sistem transaksi yang sederhana agar perjalanan tidak kembali tersendat oleh gerbang pembayaran yang berulang.
“Kita juga berharap semua pengelola jalan tol bisa membuat sistem yang memudahkan pengguna. Jadi, tidak hanya fokus pada kebutuhan masing-masing dengan gerbang tol yang terpisah-pisah, tetapi dapat bekerja sama dalam satu lajur dan membagi pendapatan secara proporsional sesuai besaran investasi. Dengan demikian, perbedaan tarif tidak akan mengganggu pengguna dari sisi logistik,” ujarnya.
Dia menilai optimalisasi jaringan jalan tol masih kerap terkendala kebijakan dan regulasi yang belum mengikat seluruh pihak. Karena itu, kepastian regulasi dibutuhkan untuk menempatkan integrasi jalan tol sebagai kepentingan nasional, bukan sekadar kepentingan bisnis masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan perlu menyiapkan wadah kolaborasi serta payung hukum yang kuat. Kepastian tersebut dapat menjadi insentif nonfiskal bagi investor untuk mendukung integrasi jaringan.
