jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik meminta PT PLN (Persero) segera melakukan pembenahan manajemen kontrak, distribusi, dan logistik batu bara guna memastikan keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menjalankan tugasnya secara maksimal dengan menjamin ketersediaan pasokan batu bara bagi kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Jamaludin mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bergerak cepat merespons terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.
Dia menilai pernyataan Menteri ESDM memperjelas bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi regulasi dan penjaminan pasokan energi primer, sementara aspek operasional kelistrikan merupakan tanggung jawab PLN sebagai operator sistem.
Menurut Jamaludin, data yang disampaikan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kebutuhan batu bara PLN pada tahun 2026 berada pada kisaran 154 juta ton.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 180 hingga 190 juta ton, atau jauh di atas kebutuhan PLN.
Dia menyebut data dari Menteri ESDM sangat jelas, yaitu kebutuhan PLN sekitar 154 juta ton, sementara Ditjen Minerba telah menugaskan pasokan hingga 180 sampai 190 juta ton.
"Dari jumlah itu, yang sudah dikontrakkan baru sekitar 134 juta ton. Artinya, persoalannya bukan pada ketersediaan batu bara nasional, melainkan bagaimana pasokan yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut dapat segera dikontrak, didistribusikan, dan sampai ke pembangkit sesuai kebutuhan," ujar Jamaludin.
