jpnn.com, JAKARTA - Langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan membekukan rekening tidak aktif dalam jangka waktu tertentu dikritisi Jumhur Hidayat.
Ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu dengan tegas menolak kebijakan PPATK tersebut.
Menurut Jumhur jangan gara-gara melacak segelintir orang jahat lalu, mengorbankan yang boleh jadi mencapai puluhan juta rakyat yang rekeningnya 3 bulan tidak aktif.
"Ini sama saja ada 100 pisau dapur dipakai membunuh orang maka puluhan juta pisau dapur untuk sementara disita negara. Ini kan logika sontoloyo namanya," kata Jumhur dalam pernyataan resminya, Rabu (30/7l).
Jumhur menambahkan, PPATK itu fungsinya adalah mengurusi transaksi mencurigakan. Kemudian, yang sudah dicurigai segera ditindaklanjuti, bukan cuma diomongkan saja.
"Yang ditunggu rakyat itu tindaklanjut dari temuannya, bukan malah lari dari tanggung jawab terus bikin sulit rakyat kecil dengan kebijakan ngawur," tegas Jumhur
Saat ini, lanjutnya, masyarakat menunggu tindaklanjut temuan PPATK yang menyatakan Rp 510,23 triliun dari sekitar Rp 1500 triliun dana Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan politisi.
"Itu uang banyak banget sampai ratusan triliun rupiah tidak jelas, tetapi kok malah didiamkan, bukannya diusut tuntas. Ada apa ini PPATK? ", tanya Jumhur
