jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini kabar terbaru perjuangan PPPK paruh waktu (P3K PW) untuk dialihkan menjadi pegawai penuh waktu.
Diketahui, DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu (PW) Indonesia belakangan giat menggalang lobi di pusat pengambilan keputusan di Jakarta.
Kabar terbaru disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu (PW) Indonesia Rini Antika.
Rini mengatakan, pihaknya sudah dijadwalkan melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, 3 Juni 2026.
Agenda pertemuan fokus mengenai alih status PPPK paruh waktu (P3K PW) menjadi PPPK penuh waktu, dengan gaji yang sepenuhnya ditanggung APBN.
"Hari ini (Selasa) kami dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk audensi membahas peralihan status PPPK PW ke PPPK dengan penggajian dari APBN," kata Rini kepada JPNN, Selasa (26/5/2026).
Sehari sebelumnya, 2 Juni 2026, Aliansi PPPK PW Indonesia, akan melakukan audensi dengan Fraksi PKS DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah.
"Pertemuan tanggal 2 Juni nanti merupakan kolaborasi semua forum atau aliansi yang tergabung di Aliansi Merah Putih," kata Rini.
