bali.jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 3.258 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa dan kelurahan terbentuk di 17 kabupaten/kota wilayah Sumatra Selatan pada 2025.
Peresmian terbentuknya Posbakum ini digelar dalam acara bertajuk "Peresmian Posbakum dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa-Kelurahan di Provinsi Sumsel", Senin (28/7) pagi, di Griya Agung Palembang.
Dalam kegiatan yang digelar secara hybrid ini, sekitar 700 peserta hadir secara langsung di lokasi, sementara 6.658 peserta pelatihan paralegal mengikuti secara daring melalui Zoom dan live streaming YouTube.
Turut hadir secara daring oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, beserta jajaran.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam perluasan akses keadilan yang inklusif bagi masyarakat akar rumput.
“Dengan rasa bangga dan tanggung jawab, kami laporkan pelaksanaan kegiatan ini yang menjadi momentum penting dalam mendorong sistem bantuan hukum berbasis komunitas,” ujar Maju.
Maju juga melaporkan bahwa kegiatan ini telah melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Kepala BPHN, Gubernur Sumsel, hingga para bupati dan wali kota di Sumatera Selatan.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan bahwa Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang telah 100 persen terbentuk Pos Bantuan Hukum.
