jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Riono Budisantoso menegaskan bahwa pengamanan kantor kejaksaan oleh personel TNI tidak dilakukan secara rutin setiap hari, melainkan bersifat situasional sesuai tingkat risiko.
Kebijakan ini diterapkan ketika institusi kejaksaan menangani kasus tertentu yang berpotensi menimbulkan eskalasi ancaman keamanan.
"Terkait dengan teknis pelaksanaan pengamanan kantor itu disesuaikan dengan situasi. Kalau memang diperlukan, kami akan minta pengamanan dari waktu ke waktu. Jadi, kami lihat pada tingkat kerawanannya, tingkat risikonya," kata Riono di Yogyakarta, Minggu (24/8).
Ia menjelaskan bahwa pola pengamanan ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan dan TNI yang berlaku secara nasional.
Ketika dinamika ancaman dirasa sudah menurun, maka perbantuan pengamanan akan ditarik kembali.
Menurutnya, praktik ini bukanlah hal baru dan sudah pernah ia terapkan saat bertugas di Kalimantan, hanya saja tidak pernah terekspos kepada publik.
"Enggak terus-menerus. Ketika dibutuhkan aja, memang dianggap butuh keamanan yang lebih," ujarnya.
Sebelumnya, Kodam IV/Diponegoro telah secara resmi menyiapkan personel untuk tugas perbantuan pengamanan di berbagai kantor kejaksaan di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Penyiapan pasukan ini ditandai dengan apel yang digelar di Semarang pada Selasa (12/8).
.jpeg)
