jpnn.com - BANDUNG – Banyak lulusan perguruan tinggi yang mengincar bekerja di sektor formal, seperti bekerja di perusahaan dan mengincar kursi ASN termasuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jumlah lowongan kerja sektor formal terbatas telah memicu bertambahnya penganggur dari kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.
Demikian dikatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menyikapi masalah tersebut, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat menyepakati langkah revitalisasi pendidikan vokasi yang lebih inovatif guna memutus tren pengangguran terbuka.
Langkah ini diambil menyusul adanya anomali di pasar kerja, di mana lulusan pendidikan formal seringkali terjebak dalam antrean kerja sektor administratif, sementara peluang ekonomi di sektor pariwisata, kebudayaan, dan pengolahan sumber daya alam masih minim terserap.
"Sekolah selalu membangun pikiran untuk kerja pada sektor formal. Akhirnya, mereka ngantri di pabrik, antre jadi ASN mulai menjadi tenaga honorer, PPPK. Padahal, lapangan kerja di luar itu terbuka lebar," ujar kata Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.
Dedi Mulyadi mendorong agar lembaga vokasi mulai berani melirik potensi ekonomi yang selama ini dianggap marginal. Namun, memiliki pasar yang stabil, seperti industri anyaman, pangan tradisional, hingga tenaga ahli perkebunan kopi dan teh.
Strategi ini dinilai mampu menciptakan kemandirian bagi generasi muda agar tidak sekadar bergantung pada lowongan pekerjaan konvensional.
.jpeg)
