jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) meningkatkan status korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2024 ke tahap penyidikan.
“Hasil gelar perkara pada 7 Juli 2025 menyepakati perkara ini layak ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Aspidsus Kejati Jatim Saiful Bahri Siregar, Selasa (8/7).
Peningkatan status itu dilakukan setelah tim penyelidik memeriksa 250 saksi, termasuk para penerima bantuan dj sejumlah desa, pihak pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala desa, pemilik usaha toko bangunan, tenaga fasilitator lapangan, dan pihak lainnya yang terlibat dalam program tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Kejati Jatim menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-1052/M.5/Fd.2/07/2025 tertanggal 7 Juli 2025.
Di hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa 15 kepala desa di Kantor Kejati Jatim sebagai bagian dari upaya memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
Penyidik mengimbau seluruh saksi yang telah dipanggil agar bersikap kooperatif dan memberikan keterangan sesuai fakta.
“Jangan sampai memberikan keterangan palsu atau menghalangi proses penyidikan. Saksi yang tidak jujur atau mempersulit proses hukum dapat dijerat dengan Pasal 22 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.
Kejati Jatim menyatakan perkembangan lebih lanjut terkait proses penyidikan akan disampaikan kepada publik secara berkala.
