jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditantang untuk membuka data pemda yang tidak mampu menggaji PPPK dan PPPK paruh waktu atau P3K PW.
Tantangan tersebut disuarakan forum-forum PPPK dan P3K PW.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah menantang Kemendagri mengungkap daerah mana saja yang sudah memasukkan data soal kondisi keuangannya.
"Kemendagri harus buka datanya biar bisa dilihat semua PPPK dan P3K PW," kata Fadlun kepada JPNN, Sabtu (11/7/2026).
Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika juga menanti keterbukaan Kemendagri untuk mempublikasikan daerah yang sebenarnya kembang kempis anggarannya, tetapi malah tidak melaporkan ke pusat.
Jika tidak melaporkan, dipastikan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu yang terancam.
"Kami PPPK paruh waktu paling lemah posisinya, sewaktu-waktu bisa kena PHK," seru Faisol.
Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto juga mendorong Kemendagri mempublikasikan data daerah yang telah menyampaikan usulan sesuai Surat Mendagri 5 Juli 2026. Sebab, itu salah satu bentuk transparansi ASN.
