jpnn.com, JAKARTA - Krisis energi global akibat lonjakan harga minyak dunia berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta stabilitas ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan agar pemerintah tidak sepenuhnya membebankan penanganan krisis kepada BUMN energi seperti Pertamina.
Menurut Komaidi, tantangan energi saat ini bersifat sistemik sehingga membutuhkan pendekatan kolektif lintas pemangku kepentingan.
Dia menyebut, harga minyak global yang berada di kisaran US$100–115 per barel jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel, sehingga memicu tekanan fiskal yang signifikan.
“Jika seluruh beban ditumpukan pada Pertamina, maka risiko terhadap kesehatan keuangan BUMN ini juga akan meningkat,” kata Komaidi dalam forum diskusi yang digelar Energy & Mining Editor Society di Jakarta, Kamis (16/4).
Berdasarkan simulasi Reforminer Institute, lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tidak hanya mendorong inflasi, tetapi juga menggerus ruang fiskal secara signifikan.
Tanpa penyesuaian kebijakan, defisit APBN berpotensi menembus batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada pertengahan 2026.
Komaidi yang juga pengajar di Universitas Trisakti menjelaskan, sekitar 70 persen perubahan harga BBM dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar.
