jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah berkomitmen menghadirkan keadilan ekonomi agar kekayaan negara tidak lagi berputar di kalangan elite, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Komitmen itu disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono saat silaturahmi bersama Dewan Syarikat Islam Jawa Barat di Masjid Al-Jabbar, Kota Bandung pada Minggu (29/3/2026).
Dia menegaskan, pemerataan ekonomi bukan sekadar agenda kebijakan, melainkan amanat konstitusi sekaligus nilai keimanan yang wajib dijalankan negara.
"Negara harus hadir memastikan distribusi ekonomi adil. Ini bukan sekadar kebijakan, tapi perintah moral dan konstitusi," kata Ferry.
Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara menjaga keadilan ekonomi serta melindungi kelompok masyarakat miskin dan tertindas.
Ferry juga menyoroti kondisi ekonomi nasional selama tiga dekade terakhir yang dinilai lebih banyak melahirkan konglomerasi, sementara daya beli masyarakat justru melemah.
"Pertumbuhan ekonomi cenderung hanya dinikmati segelintir kelompok. Bahkan kelas menengah kini makin tertekan," tuturnya.
Sebagai langkah koreksi, pemerintah mulai mengambil alih aset-aset tanpa izin seperti perkebunan sawit ilegal untuk dikelola BUMN.
