jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan sekitar 400 perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri.
Pemerintah menyatakan seluruh pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar memastikan tidak terjadi kebakaran di wilayah konsesinya melalui langkah pencegahan dan mitigasi secara konsisten.
Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan bahwa pencegahan menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla.
Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan langkah mitigasi dilakukan secara konsisten agar tidak terdapat titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran.
"Kami ingin memastikan bahwa di wilayah konsesi mereka tidak boleh ada kebakaran. Tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran, dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara," kata Menteri Jumhur.
Dia menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekosistem Gambut, dengan tema “Pencegahan Kebakaran Gambut Menghadapi El Niño 2026” di Jakarta, Jumat (10/7).
Menurut Jumhur, salah satu strategi utama yang ditekankan KLH/BPLH adalah memperkuat tata kelola air gambut melalui pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal (canal blocking) untuk menjaga tinggi muka air tanah.
Upaya pembasahan kembali (rewetting) menjadi langkah penting untuk mempertahankan ekosistem gambut tetap basah, tidak mudah terbakar, serta lebih tangguh menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
