jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya menyempurnakan sistem penyaluran insentif Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya bukan sekadar untuk memberikan perlindungan finansial kepada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan juga demi mekanisme kontrol yang ketat.
Menurut Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN Rufriyanto Maulana Yusuf, sistem penyaluran insentif untuk SPPG disertai prinsip "no service, no pay" sebagai instrumen disiplin yang kuat.
"Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP (anggaran berbasis aktivitas, red), yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," ujarnya sebagaimana siaran pers BGN, Jumat (3/4/2026).
Dengan demikian, BGN bisa langsung menghentikan insentif Rp 6 juta per hari apabila SPPG penerima manfaat tidak bisa menyediakan fasilitas yang memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan.
"Hak mitra atas insentif Rp 6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," tutur Rufriyanto.
Lebih jauh Rufriyanto menjelaskan mekanisme itu menjadi alat pemaksa kepatuhan (punitive control) agar SPPG senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal. Dia memerinci ada parameter kecacatan mutu yang diberlakukan secara ketat.
Misalnya, jika pada suatu hari filter air SPPG terdeteksi mengandung bakteri escherichia coli (E.Coli), fasilitasnya untuk aliran instalasi pengolahan air limbah (IPAL) mampet sehingga membanjiri permukiman, mesin chiller (pendingin) mati sampai menyebabkan daging membusuk, atau bahkan gagal mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), berarti secara hukum penyedia dapur menu MBG itu bisa dinyatakan tidak memenuhi stand by readiness (kondisi siap untuk bekerja).
“Maka pada hari itu juga, insentif Rp 6 juta langsung dihentikan (suspend)," imbuhnya.
