jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pakar kebijakan dan tata kelola pemerintahan kolaboratif dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muchamad Zaenuri menegaskan bahwa agenda reformasi Polri harus melibatkan peran aktif akademisi dan masyarakat sipil agar hasilnya komprehensif dan berdampak nyata.
Pernyataan itu disampaikan Zaenuri di Yogyakarta, Rabu (17/9), menanggapi kondisi terkini dan kebutuhan pembenahan institusi kepolisian.
Zaenuri menilai insiden penanganan unjuk rasa yang berujung tragedi meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan menjadi pemicu pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Ia menyoroti bahwa problem ketidakmampuan menghadapi risiko dan kerawanan sudah lama terjadi sehingga diperlukan perbaikan serius.
"Tentu saja peran stakeholder, dari akademisi maupun masyarakat sipil harus saling menguatkan. Sebanyak apa pun reformasi dilakukan, jika rakyatnya tidak sadar, hasilnya akan sama saja," ujar Zaenuri.
Menurut Zaenuri, reformasi Polri harus dilakukan secara komprehensif melalui tiga fokus utama, yaitu pembenahan regulasi sebagai dasar hukum, perbaikan struktur dan manajemen sumber daya manusia untuk tata kelola yang baik, serta perubahan paradigma penegakan hukum yang menempatkan polisi sebagai pelindung masyarakat.
Dalam pendekatan penanganan aksi massa, Zaenuri menekankan pentingnya teknik persuasif dan pengendalian diri aparat kepolisian.
Polisi diharapkan lebih sabar dan dingin dalam menghadapi demonstran, dengan prioritas pada komunikasi yang persuasif.
